Sukses

Pengamat: Jika PDIP Gabung Koalisi KIR dan KIB Akan Ada Potensi Polarisasi di Masyarakat

Ujang menilai, kepentingan Jokowi dan Megawati dalam Pilpres 2024 belum tentu sama. Hal ini nantinya menentukan arah koalisi PDIP yang menentukan arah koalisi parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin melihat PDI Perjuangan sulit bersatu dengan kepentingan koalisi besar yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Ujang mengatakan, Koalisi Besar sudah punya Presiden Jokowi sebagai king maker. Sementara jika PDIP bergabung, maka akan ada dua kepentingan bersama Megawati Soekarnoputri.

"Saya melihatnya sulit kalau PDIP bergabung dengan koalisi besar, karena sudah ada Jokowi sebagai king maker. Sedangkan jika PDIP masuk ada Megawati,” ujar Ujang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/4/2023).

Ujang menilai, kepentingan Jokowi dan Megawati dalam Pilpres 2024 belum tentu sama. Hal ini nantinya menentukan arah koalisi PDIP yang menentukan arah koalisi parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Kita lihat saja ke depan apakah kepentingan Jokowi dan Megawati sama. Kalau sama bisa gabung kalau beda akan jalan masing-masing. Koalisi besar di bawah komando Jokowi, PDIP di bawah komando Megawati,” tutur Ujang.

Ujang menambahkan, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar, maka pertarungan Pemilu 2024 menjadi tidak menarik. Sudah dapat diprediksi capres-cawapres yang akan bertarung nantinya hanya dua pasang saja.

"Kalau PDIP bergabung enggak menarik kan cuma ada dua pasang. Koalisi besar plus PDIP dengan Koalisi Perubahan,” kata dia.

Dia mendorong PDIP membuat poros sendiri, atau bahkan mencalonkan capres dan cawapres sendiri. Sebab, hanya PDIP yang memiliki golden ticket memenuhi aturan 20 persen presidential threshold.

"Mestinya pasangan capres dan cawapres harus banyak agar rakyat punya pilihan. Agar tidak terjadi polarisasai seperti Pilpres 2019,” kata dia lagi.

Ditambah lagi, konfigurasi capres dan cawapres akan berjalan rumit apabila PDIP masuk. Dia meyakini saat ini koalisi besar sudah satu paham dengan Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Di sisi lain, PDIP hingga kini masih tetap ngotot ingin mengusung capres dari kadernya sendiri. Hal ini yang dilihat Ujang menjadi kecil peluang PDIP untuk bergabung dengan koalisi besar.

"Saya melihatnya capresnya Prabowo. Karena kita lihat dari tiga besar ada nama Prabowo, Ganjar dan Anies. Kalau Anies sudah didukung Koalisi Perubahan,” kata Ujang.

Sementara Ganjar Pranowo, kata Ujang, tampaknya telah dieleminiasi dukungannya dari Jokowi. Sebab, secara terang-terangan menolak Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20. 

"Maka yang 3 besar itu elektabilitasnya tinggi hanya prabowo yang ada di koalisi besar,” tutur Ujang.

 

 

2 dari 2 halaman

Dua Koalisi Parpol Bertemu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku menemukan kesamaan pemikiran dengan pimpinan partai politik lainnya khususnya dengan parpol yang berada di pemerintahan.

"Ternyata ada (kesamaan), kita merasakan ada frekuensi yang sama, ada kecocokan dan kalau dilihat dari pimpinan partai, kita sudah masuk dengan Cak Imin kita masuk timnya Pak Jokowi semua sekarang," kata Prabowo Subianto seusai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4/2023) seperti dilansir Antara.

Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sehingga ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut yaitu Koalisi Indonesia bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

"Jadi kita ada di dalam untuk memahami sulitnya pembangunan, tantangan yang kita hadapi, tahun depan tidak ringan, ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, di Taiwan, harus di-manage dengan baik, masalah pangan harus di-manage dengan baik. Untuk ini kita butuh kerja sama yang solid, frekuensi yang sama," ungkap Prabowo.

Prabowo pun menyebut pembicaraan para ketum parpol tersebut lebih soal bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan.

"Saya kira rakyat juga bisa lihat betapa kita kompak, harmonis. Tadi Presiden (Jokowi) bicara beberapa kali harmonis, rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerja sama untuk rakyat, intinya itu," tambah Prabowo.